Audiensi Pemanfaatan Data Kependudukan OAP

Manokwari - Audiensi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Plt. Kepala Bidang PMM Bappeda Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025 bertempat pada Dinas Dukcail Provinsi Papua Barat.

Kegiatan Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat dr. Ria Maria Come, M.Ling dengan agenda rapat Pemanfaatan Data Kependudukan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tahap lanjutan dalam Surat Permintaan Data By Name By Adress (BNBA) di Provinsi Papua Barat  guna Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Orang Asli Papua.

Kegiatan Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat dr. Ria Maria Come,M.Ling, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Ir. Merry,M.P, Plt. Kepala Bidang PMM Bappeda Provinsi Papua Barat Angel  J. Karubaba, Pejabat Esselon III dan IV  Dukcapil Provinsi Papua Barat, Staf BPS Provinsi Papua Barat, Staf Bappeda Provinsi Papua Barat dan Staf ASN, P3K dan Honorer Dukcapil Provinsi Papua Barat.

Kegiatan Audiensi ini bertujuan untuk:

1. Menindaklanjuti Surat Masuk dari Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 700.3.1/237/BAPPEDA-PB/VII/2025 perihal permintaan Data OAP BNBA di Provinsi Papua Barat guna perhitungan IPM
2. Memastikan keamanan data BNBA
3. Akses BNBA hanya diberikan kepada pihak yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan Dukcapil dan mengikuti regulasi perlindungan data.

Rencana Aksi  yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Menunggu Surat dari Bappeda mengenai Kebutuhan Data BNBA
2. Akan dilakukan koordinasi ke pusat terkait data BNBA dan mengenai kejelasan  elemen data yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan PKS.
3. Dalam Rangka Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Orang Asli Papua, BPS siap mendukung kebutuhan data yang diminta oleh Bappeda khususnya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Orang Asli Papua (OAP). BPS akan melaksanakan Survei di lapangan untuk mendapatkan indikator IPM yang valid dan akurat.